kesenjangan ekonomi, biasa dikenal
dengan istilah kesenjangan pendapatan,
kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu
pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok
dalam populasi, atau antar negara.
Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan,
dan konsumsi. Persoalan
kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran,
dan kesetaraan kesempatan.
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
kesenjangan berasal dari kata “senjang” yang berartitidak simetris, tidak sama
bagian yang di kiri dan yang di kanan, genjang,berlainan sekali, berbeda,ada
(terdapat) jurang pemisah.
Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan
sosial adalah suatu Ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga
menjadikan suatu perbedaan yang sangat mecolok. Atau dapat juga diartikan suatu
keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa
dari pada orang miskin.
Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi
pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh
perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat
terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah
mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi.
Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedaan dalam aspek apapun, orang desa
yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini,memang benar kalau dikatakan
bahwa “Yang kaya makin kaya,yang miskin makin miskin”. Adanya ketidak pedulian
terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangna yang terlalu mencolok antara
yang “kaya” dan yang “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada
golongan bawah,apalagi jika
iamiskin dan juga kotor,jangankan menolong,sekedar melihatpun mereka enggan
Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru,
pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang disebut dengan “TRICKLE
DOWN EFFECTS” yaitu bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dalam suatu periode yang relatif singkat. Pembangunan ekonomi nasional dimulai
dari Pulau Jawa (khususnya jawa Barat), dengan alasan bahwa di Pulau Jawa sudah
tersedia infrastruktur, dengan harapan bahwa hasil-hasil pembangunan itu akan
menetes ke sektor dan wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi sejarah
menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I (1969) ternyata efek
tersebut tidak tepat. Sebagai contoh Perekonomian Indonesia pada tahun 2010
tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto
naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu.
Indonesia mencatat tingkat kemiskinan masyarakat
Indonesia pada tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Meski begitu, laju
tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia dinilai tidak seimbang jika
dibandingkan dengan laju tingkat kekayaan. Menurut Direktur Depaetemen
Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, ketimpangan bukan
karena orang miskin tambah miskin, orang miskin memang naik kelas, tapi orang
kaya kenaikannya lebih tinggi, jadi tidak terjadi keseimbangan diantara
mereka.
Hal itu terbukti dengan angka tingkat kesenjangan
ekonomi (GINI Rasio) penduduk Indonesia tahun 2013 lalu meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2012. Bank Indonesia (BI) mencatat GINI rasio pada tahun 2013
lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yaitu mencapai 0,41%. Indonesia pernah
memiliki angka GINI rasio terendah di level 0,35% pada tahun2008.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia.
Beliau mengungkapkan Bank Indonesia akan aktif dalam
pengembangan klaster di daerah melalui dukungan penguatan kelembagaan,
peningkatan kompetisi petani/peternak, serta hubungan pada pembiayaan
perbankan.Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada
komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan
komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data BPS di tahun 2013, GINI Ratio
(indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya)
menunjukkan angka 0,413 yang artinya hampir mencapai ambang batas maksimal yang
disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang 3 tahun yaitu tahun 2011,
2012, dan 2013. Angka angka tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam
mempersempit perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan yang kaya. Para
pengamat ekonomi mengamini bahwa kesenjangan di Indonesia merupakan masalah
krusial yang harus menjadi perhatian parlemen dan presiden mendatang. Dari
seluruh perwakilan partai yang ada, kesemuanya lebih berbicara soal janji janji
politik yang enak didengar seperti peningkatan produksi hasil kelautan,
pemberdayaan masyarakat tani, peningkatan perekonomian kawasan Indonesia tengah
dan timur. Postur APBN Indonesia tidak mengizinkan pemerintah berbuat banyak
sehingga kesemua program program tersebut akan gugur otomatis hanya di atas
kertas saja, tidak akan terealisir.Namun, Kepala Bappenas pun seolah-olah
bingung dan hanya menuntut agar para politikus dan pemerintahan kelak tidak
memenuhi apa yang disebut belanja kebutuhan dasar. Sungguh kasihan rakyat
Indonesia yang selalu disuguhkan mimpi dari tahun ke tahun karena ketidakmampuan
pemerintahnya dalam merealisasikan program programnya atau yang di tahun
politik disebut janji politik.
Private sektor atau perusahaan negara lah
yang menjual hasil hasil tersebut, negara memperoleh uangnya dari pajak dan
penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak Indonesia mencapai 80% dari seluruh
postur penerimaan APBN, sungguh miris jika melihat para pengamat ekonomi dan
politikus politikus menepikan peran pajak dari program mereka. GINI Ratio bisa
sebesar itu dikarenakan fungsi pendistribusian pendapatan di Indonesia tidak
berjalan dengan baik. Penyebabnya ada dua hal yaitu :
1. Pajak belum menyentuh seluruh lapis masyarakat
yang memiliki penghasilan dikategorikan sebagai orang kaya
Awal mula terletak di kemampuan pemerintah dalam
memaksakan penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak yang nakal. Ketidak
berdayaan pemerintah terhadap kekuatan kekuatan individual ataupun kelompoki
tertentu sungguh memalukan. Tidak diizinkan terjadi sebuah otoritas berbentuk
negara dapat dikalahkan oleh individu ataupun kelompok tertentu.
Oleh karenanya penegak penegak hukum di Indonesia
harus berkerjasama dengan baik, tidak boleh terpecah belah dan harus berada
dalam satu misi yang sama yaitu membela negara, selain itu otoritas pajak saat
ini yaitu Ditjen Pajak memerlukan penguatan dalam segi kewenangan SDM, anggaran
dan struktur organisasinya guna memaksimalkan fungsinya.
Dengan kemampuan tersebut dirjen pajak dapat
memberikan keadilan bagi rakyat miskin dan wajib pajak yang patuh dengan
memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh wajib pajak tanpa perlu takut
untuk dikriminialisir. Dari sisi ini, penerimaan dimaksimalkan sehingga
pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu berhutang.
2. Belanja yang tidak tepat sasaran.
Harus terdapat mekanisme kontrol yang ketat terhadap
penggunaan APBN atau APBD dimana penggunaannya harus sesuai dengan Rencana
Strategis yang ditetapkan pemerintah baik dari skala prioritas maupun
besarannya. Penggunaan anggaran harus tepat dan menyentuh rakyat miskin sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pajak yang dibayarkan oleh orang
orang kaya tersebut.
Contohnya seperti program program yang digelontorkan
para wakil rakyat, harus diteliti kembali program mana yang dapat memberikan
efek atau dampak besar bahkan menjadi pemacu perbaikan sektor lainnya.
Negara ini bukanlah negara kapitalis, iklim demokrasi
yang diciptakan tidaklah diperuntukan bagi pihak pihak tertentu untuk
memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada hak pihak pihak yang terpinggirkan
akibat aktivitas pihak yang mampu yang mana harus dijamin oleh negara bahwa
mereka juga harus memiliki ruang gerak untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Laporan
tahunan “Global Wealth Report 2016” dari Credit SuisseIndonesia
didapuk sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia hal
ini disebabkan ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu
artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya
nasional.
Akibat Dari Kesenjangan Sosial
Kesenjangan
sosial semakin hari semakin memprihatinkan, khususnya di lingkungan
perkotaan. Memang benar jika dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan serta
bertolak belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial. Berikut adalah
akibat dari adanya kesenjangan sosial:
A. Melemahnya wirausaha
Kesenjangan
sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk
terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan
usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap
remeh.
B. Terjadi kriminalitas
Karenamasalahkesenjangansosial banyak rakyat
miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti
mencopet, mencuri, judi, dll.
C. Banyaknya pengemis atau
peminta-minta.
Karena sudah
tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga makin menjamurnya para pengemis dan
peminta-minta di jalanan maupun di persimpangan jalan karena cara ini dianggap
sangat praktis, cepat dapat uang dan tidak menanggung resiko
Faktor-Faktor
yang Menjadi Penebab Terjadinya Kesenjangan Ekonomi Sosial
Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Kemiskinan
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud
dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi
A.
Sistem ekonomi
uang, buruh upah dan sistem produksi untuk keuntungan
B.
tetap tingginya
tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil
C.
rendahnya upah
buruh
D.
tidak
berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela
maupun atas prakarsa pemerintah
E.
sistem keluarga
bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
F.
kuatnya seperangkat
nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan
dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya
anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi
atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi
terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas,
sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari
generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan
cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis
rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni
struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi
tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku.
Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih
rendah, masyarakat terasing, dan warga korban yang berasal dari buruh tani yang
tidak memiliki tanah.
Kemiskinan menjadi foktor terbesar kesengjangan sosial
yang menjadi momok dalam kehidupan masyarakat. Saat melihat berita pagi ini
tentang kemewahan sebuah penjara para pejabat dan koruptor-koruptor, serta orang-orang
memiliki banyak uang, sungguh membuat saya cukup terkejut. Bagaimana tidak?
Penjara yang seharusnya menjadi tempat hukuman bagi mereka yang bersalah, serta
menjadi tempat untuk merenungi kesalahannya, dijadikan tempat tinggal yang
mewah, layaknya sebuah hotel berbintang 5 atau bahkan sebuah apartemen mewah.
Hal ini sungguh ironi. Disaat rakyat negeri ini masih berjuang agar kemiskinan
di negeri kita bisa lebih menyusut, para lakon di atas malahan hidup
bermewah-mewahan di dalam penjara. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau
jemuran akan mendapatkan hukuman dari masyarakat, yaitu dengan dipukuli
beramai-ramai, sementara saat masuk penjara, mereka juga mendapatkan siksaan
dari para sipir penjara. Namun, seorang koruptor yang mencuri miliaran rupiah
uang negara, bisa hidup bermewah-mewahan serta mendapatkan pelayanan khusus
yang cukup istimewa dari pihak penjara tersebut. Apalagi kalau bukan uang yang
menjadi hal yang paling utama? Bagi mereka, uang bisa membeli apapun. Bahkan
bisa membeli hukum sekalipun. Namun, bagi rakyat kecil yang tidak memiliki
uang, mereka hanya bisa pasrah menerima hukuman yang diterimanya.
Kesenjangan sosial seperti inilah yang selalu menjadi momok dan juga penyakit
di negara kita ini.
2. Kurangnya
lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan
perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan
pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia
dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu
karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja
lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan
negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih.
Faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia:
a. Kurangnya
sumber daya manusia pencipta lapangan kerja
b. Kelebihan
penduduk/pencari kerja
c. Kurangnya
jalinan komunikasi antara si pencari kerja dengan pengusaha
d. Kurangnya
pendidikan untuk pewirausaha
3. lemahnya
pendidikan
Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Upaya-upaya
yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial
ekonomi yang terjadi di Indonesia:
1. Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2. Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.
1. Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2. Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.
3. Mengutamakan PendidikanPendidikan
merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju
dalam segala hal.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kecil kemungkinan
terjadinya kesenjangan sosial.Oleh karenanya pemerintah wajib mengutamakan
pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan
yang sama dalam memperoleh pendidikan.Hal tersebut dapat dilakukan seperti :
pemberian beasiswa,menambah anggaran pendidikan pada APBN.
4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Meminimalis KemiskinanPemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan
berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan
lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal.
Sumber :
http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/06/faktor-penyebab-terjadinya-kesenjangan.html
http://ariyustikasetyowati.blogspot.co.id/2014/10/kesenjangan-ekonomi-indonesia.html
http://blogger-maman.blogspot.co.id/2012/12/faktor-penyebab-kesenjangan-ekonomi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenjangan_ekonomi
https://indopress.id/kesenjangan-ekonomi-di-indonesia-no-4-tertinggi-dunia/
http://laporan0412.blogspot.co.id/
https://fitrinurnovitasarii.wordpress.com/2016/05/26/kesenjangan-ekonomi-sosial-tulisan-13-perekonomian-indonesia/
http://www.kompasiana.com/anantatk/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia_54f919e6a33311f9028b4794
Sumber :
http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/06/faktor-penyebab-terjadinya-kesenjangan.html
http://ariyustikasetyowati.blogspot.co.id/2014/10/kesenjangan-ekonomi-indonesia.html
http://blogger-maman.blogspot.co.id/2012/12/faktor-penyebab-kesenjangan-ekonomi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenjangan_ekonomi
https://indopress.id/kesenjangan-ekonomi-di-indonesia-no-4-tertinggi-dunia/
http://laporan0412.blogspot.co.id/
https://fitrinurnovitasarii.wordpress.com/2016/05/26/kesenjangan-ekonomi-sosial-tulisan-13-perekonomian-indonesia/
http://www.kompasiana.com/anantatk/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia_54f919e6a33311f9028b4794
kelompok 11 :
1. Bayu Irawan (21216357)
2. Ira Murni Agilvi (23216568)
3. Sahira Almas Tovani (26216766)