Minggu, 16 April 2017

TULISAN - KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA

kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan, dan konsumsi. Persoalan kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran, dan kesetaraan kesempatan.
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesenjangan berasal dari kata “senjang” yang berartitidak simetris, tidak sama bagian yang di kiri dan yang di kanan, genjang,berlainan sekali, berbeda,ada (terdapat) jurang pemisah.
Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan sosial adalah suatu Ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mecolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin.
Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedaan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini,memang benar kalau dikatakan bahwa “Yang kaya makin kaya,yang miskin makin miskin”. Adanya ketidak pedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangna yang terlalu mencolok antara yang “kaya” dan yang “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada golongan bawah,apalagi  jika  iamiskin dan juga kotor,jangankan menolong,sekedar melihatpun mereka enggan
Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembangunan yang disebut dengan “TRICKLE DOWN EFFECTS” yaitu bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Pembangunan ekonomi nasional dimulai dari Pulau Jawa (khususnya jawa Barat), dengan alasan bahwa di Pulau Jawa sudah tersedia infrastruktur, dengan harapan bahwa hasil-hasil pembangunan itu akan menetes ke sektor dan wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I (1969) ternyata efek tersebut tidak tepat. Sebagai contoh Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu.
Indonesia mencatat tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia pada tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Meski begitu, laju tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia dinilai tidak seimbang jika dibandingkan dengan laju tingkat kekayaan. Menurut Direktur Depaetemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi, ketimpangan bukan karena orang miskin tambah miskin, orang miskin memang naik kelas, tapi orang kaya kenaikannya lebih tinggi, jadi tidak  terjadi keseimbangan diantara mereka.
Hal itu terbukti dengan angka tingkat kesenjangan ekonomi (GINI Rasio) penduduk Indonesia tahun 2013 lalu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012. Bank Indonesia (BI) mencatat GINI rasio pada tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yaitu mencapai 0,41%. Indonesia pernah memiliki angka GINI rasio terendah di level 0,35% pada tahun2008.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia.
Beliau mengungkapkan Bank Indonesia akan aktif dalam pengembangan klaster di daerah melalui dukungan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetisi petani/peternak, serta hubungan pada pembiayaan perbankan.Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data BPS di tahun 2013, GINI Ratio (indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya) menunjukkan angka 0,413 yang artinya hampir mencapai ambang batas maksimal yang disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang 3 tahun yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013. Angka angka tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mempersempit perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan yang kaya. Para pengamat ekonomi mengamini bahwa kesenjangan di Indonesia merupakan masalah krusial yang harus menjadi perhatian parlemen dan presiden mendatang. Dari seluruh perwakilan partai yang ada, kesemuanya lebih berbicara soal janji janji politik yang enak didengar seperti peningkatan produksi hasil kelautan, pemberdayaan masyarakat tani, peningkatan perekonomian kawasan Indonesia tengah dan timur. Postur APBN Indonesia tidak mengizinkan pemerintah berbuat banyak sehingga kesemua program program tersebut akan gugur otomatis hanya di atas kertas saja, tidak akan terealisir.Namun, Kepala Bappenas pun seolah-olah bingung dan hanya menuntut agar para politikus dan pemerintahan kelak tidak memenuhi apa yang disebut belanja kebutuhan dasar. Sungguh kasihan rakyat Indonesia yang selalu disuguhkan mimpi dari tahun ke tahun karena ketidakmampuan pemerintahnya dalam merealisasikan program programnya atau yang di tahun politik disebut janji politik.
  Private sektor atau perusahaan negara lah yang menjual hasil hasil tersebut, negara memperoleh uangnya dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak Indonesia mencapai 80% dari seluruh postur penerimaan APBN, sungguh miris jika melihat para pengamat ekonomi dan politikus politikus menepikan peran pajak dari program mereka. GINI Ratio bisa sebesar itu dikarenakan fungsi pendistribusian pendapatan di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya ada dua hal yaitu :
1. Pajak belum menyentuh seluruh lapis masyarakat yang memiliki penghasilan dikategorikan sebagai orang kaya
Awal mula terletak di kemampuan pemerintah dalam memaksakan penegakan hukum pajak terhadap wajib pajak yang nakal. Ketidak berdayaan pemerintah terhadap kekuatan kekuatan individual ataupun kelompoki tertentu sungguh memalukan. Tidak diizinkan terjadi sebuah otoritas berbentuk negara dapat dikalahkan oleh individu ataupun kelompok tertentu.
Oleh karenanya penegak penegak hukum di Indonesia harus berkerjasama dengan baik, tidak boleh terpecah belah dan harus berada dalam satu misi yang sama yaitu membela negara, selain itu otoritas pajak saat ini yaitu Ditjen Pajak memerlukan penguatan dalam segi kewenangan SDM, anggaran dan struktur organisasinya guna memaksimalkan fungsinya.
Dengan kemampuan tersebut dirjen pajak dapat memberikan keadilan bagi rakyat miskin dan wajib pajak yang patuh dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh wajib pajak tanpa perlu takut untuk dikriminialisir. Dari sisi ini, penerimaan dimaksimalkan sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu berhutang.
2. Belanja yang tidak tepat sasaran.
Harus terdapat mekanisme kontrol yang ketat terhadap penggunaan APBN atau APBD dimana penggunaannya harus sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan pemerintah baik dari skala prioritas maupun besarannya. Penggunaan anggaran harus tepat dan menyentuh rakyat miskin sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pajak yang dibayarkan oleh orang orang kaya tersebut.
Contohnya seperti program program yang digelontorkan para wakil rakyat, harus diteliti kembali program mana yang dapat memberikan efek atau dampak besar bahkan menjadi pemacu perbaikan sektor lainnya.
Negara ini bukanlah negara kapitalis, iklim demokrasi yang diciptakan tidaklah diperuntukan bagi pihak pihak tertentu untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada hak pihak pihak yang terpinggirkan akibat aktivitas pihak yang mampu yang mana harus dijamin oleh negara bahwa mereka juga harus memiliki ruang gerak untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Laporan tahunan “Global Wealth Report 2016” dari Credit SuisseIndonesia didapuk sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia hal ini disebabkan ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional.

Akibat Dari Kesenjangan Sosial   
Kesenjangan sosial semakin hari semakin memprihatinkan, khususnya di lingkungan perkotaan. Memang benar jika dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan serta bertolak belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial. Berikut adalah akibat dari adanya kesenjangan sosial:
A.    Melemahnya wirausaha
Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.
B.     Terjadi kriminalitas
Karenamasalahkesenjangansosial banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.
C.    Banyaknya pengemis atau peminta-minta.
Karena sudah tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga makin menjamurnya para pengemis dan peminta-minta di jalanan maupun di persimpangan jalan karena cara ini dianggap sangat praktis, cepat dapat uang dan tidak menanggung resiko

Faktor-Faktor yang Menjadi Penebab Terjadinya Kesenjangan Ekonomi Sosial
Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1.      Kemiskinan
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi
A.    Sistem ekonomi uang, buruh upah dan sistem produksi untuk  keuntungan
B.     tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil
C.     rendahnya upah buruh 
D.    tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi  sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah
E.     sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
F.      kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak, sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga korban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Kemiskinan menjadi foktor terbesar kesengjangan sosial yang menjadi momok dalam kehidupan masyarakat. Saat melihat berita pagi ini tentang kemewahan sebuah penjara para pejabat dan koruptor-koruptor, serta orang-orang memiliki banyak uang, sungguh membuat saya cukup terkejut. Bagaimana tidak? Penjara yang seharusnya menjadi tempat hukuman bagi mereka yang bersalah, serta menjadi tempat untuk merenungi kesalahannya, dijadikan tempat tinggal yang mewah, layaknya sebuah hotel berbintang 5 atau bahkan sebuah apartemen mewah. Hal ini sungguh ironi. Disaat rakyat negeri ini masih berjuang agar kemiskinan di negeri kita bisa lebih menyusut, para lakon di atas malahan hidup bermewah-mewahan di dalam penjara. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau jemuran akan mendapatkan hukuman dari masyarakat, yaitu dengan dipukuli beramai-ramai, sementara saat masuk penjara, mereka juga mendapatkan siksaan dari para sipir penjara. Namun, seorang koruptor yang mencuri miliaran rupiah uang negara, bisa hidup bermewah-mewahan serta mendapatkan pelayanan khusus yang cukup istimewa dari pihak penjara tersebut. Apalagi kalau bukan uang yang menjadi hal yang paling utama? Bagi mereka, uang bisa membeli apapun. Bahkan bisa membeli hukum sekalipun. Namun, bagi rakyat kecil yang tidak memiliki uang, mereka hanya bisa pasrah menerima hukuman yang diterimanya. Kesenjangan sosial seperti inilah yang selalu menjadi momok dan juga penyakit di negara kita ini.
2.      Kurangnya lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih. Faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia:
a. Kurangnya sumber daya manusia pencipta lapangan kerja
b. Kelebihan penduduk/pencari kerja
c. Kurangnya jalinan komunikasi antara si pencari kerja dengan pengusaha
d. Kurangnya pendidikan untuk pewirausaha
3.      lemahnya pendidikan
Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Indonesia:
1. Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
2. Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.
3. Mengutamakan PendidikanPendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial.Oleh karenanya pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.Hal tersebut dapat dilakukan seperti : pemberian beasiswa,menambah anggaran pendidikan pada APBN.
4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Meminimalis KemiskinanPemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal.
Sumber :
http://alisarjuni.blogspot.co.id/2013/06/faktor-penyebab-terjadinya-kesenjangan.html
http://ariyustikasetyowati.blogspot.co.id/2014/10/kesenjangan-ekonomi-indonesia.html
http://blogger-maman.blogspot.co.id/2012/12/faktor-penyebab-kesenjangan-ekonomi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenjangan_ekonomi
https://indopress.id/kesenjangan-ekonomi-di-indonesia-no-4-tertinggi-dunia/
http://laporan0412.blogspot.co.id/
https://fitrinurnovitasarii.wordpress.com/2016/05/26/kesenjangan-ekonomi-sosial-tulisan-13-perekonomian-indonesia/
http://www.kompasiana.com/anantatk/kesenjangan-sosial-di-masyarakat-indonesia_54f919e6a33311f9028b4794

kelompok 11 :
1.      Bayu Irawan (21216357)
2.      Ira Murni Agilvi (23216568)
3.      Sahira Almas Tovani (26216766)



PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI YOGYAKARTA

A.    PERTUMBUHAN EKONOMI DIY YOGYAKARTA
Perkembangan perekonomian DIY dalam beberapa tahun terakhir pada kondisi tren yang masih lesu. Hal ini merupakan dampak perekonomian nasional yang sedang menurun akibat faktor eksternal krisis global yang disebabkan pengaruh besar dari krisis Cina Tiongkok. Berdasarkan kajian Analisis PDRB BPS-Bappeda DIY (2016), Meskipun demikian dalam periode 2011-2015 secara absolut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY terus meningkat dari tahun ke tahun (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016).
Gambaran perekonomian DIY dapat dilihat dari sisi PDRB DIY baik berdasarkan harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2011 PDRB DIY sebesar Rp71,37 triliun (atas dasar harga berlaku), meningkat menjadi Rp101,4 triliun pada tahun 2015. Pada sisi harga konstan, PDRB DIY juga naik, dari Rp68,05 triliun menjadi Rp83,46 triliun. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan PDRB per kapita. Berdasar harga berlaku, PDRB per kapita DIY meningkat dari Rp20,33 juta per tahun menjadi Rp27,56 juta per tahun, sedangkan berdasar pada harga konstan, PDRB per kapita naik dari Rp19,39 juta per tahun menjadi Rp22,68 juta per tahun. Selama periode tersebut, ekonomi DIY tumbuh rata-rata 5,24 per-sen per tahun. Sementara itu PDRB per kapita dalam periode tersebut tumbuh pada kisaran 3,74 persen sampai dengan 4,11 persen.
Berdasar pada kondisi tersebut, perekonomian DIY perlu didorong untuk tumbuh lebih pesat lagi setidaknya hingga dapat melewati kondisi rata-rata perekonomian nasional. Bila pada tahun-tahun sebelumnya DIY berada di bawah rata-rata nasional, di tahun 2014-2015 pertumbuhan ekonomi DIY meskipun melambat yaitu hanya tumbuh 5,16 persen dan 4,94 persen, namun masih lebih tinggi 28 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif DIY, 2011-2015 dibanding rata-rata nasional yang hanya tumbuh 5,02 persen dan 4,79 persen.
Potensi ekonomi daerah dari segi potensi kategorial dapat juga dilihat dari pangsa distribusi yang dikaitkan dengan pertumbuhannya. Kategori jasa pendidikan mempunyai potensi paling kuat karena disamping mempunyai kontribusi yang cukup besar tampak bahwa pertumbuhannya juga termasuk tinggi. Kategori yang mempunyai level potensi yang hampir sama adalah perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti kategori real estat.                                     \
Kondisi ekonomi akan selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan kondisi sosial. Selama periode 2011-2015, angka beban tanggungan (dependency ratio - DR) mempunyai tren menurun meskipun tidak terlalu nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) telah semakin berkurang.
Pada sisi ketenagakerjaan, pada periode tersebut memang jumlah pengangguran tidak mengalami penurunan secara nyata, namun angka pengangguran di DIY sudah relatif rendah. Pada tahun 2011 angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,97 persen, di tahun 2013 menjadi 3,24 persen meskipun naik lagi menjadi 4,07 persen pada tahun 2015. Dilihat tingkat pendidikannya, persentase pengangguran terbesar dari kelompok usia dengan pendidikan menengah ke atas. Angka TPT tahun 2015 yang 4,07 persen tersebut, pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah ke atas sekitar 3,02 persen. Artinya, pengangguran di DIY lebih didominasi oleh mereka yang mempunyai tingkat pendidikan menengah ke atas.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,24 persen per tahun ternyata belum banyak mendorong tumbuhnya kesempatan kerja. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja masih tumbuh di bawah 1 persen per tahun. Namun demikian, oleh karena penyerapan tenaga kerja didominasi pada kategori usaha yang padat modal, yaitu pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa maka untuk menelusuri kualitas pertumbuhan lebih mendalam perlu dilihat pertumbuhan dan kinerja masing-masing lapangan usaha.
Pertumbuhan ekonomi DIY dilihat dampaknya pada pengurangan kemiskinan telah memberikan hasil yang cukup nyata. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin DIY masih 16,08 persen. Selama empat tahun kemudian penduduk miskin telah berkurang menjadi 13,16 persen. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif DIY, 2011-2015 29 Meskipun bila dibandingkan secara nasional angka kemiskinan DIY masih relatif tinggi, namun pengurangan angka kemiskinan dalam lima tahun terakhir yang sebesar 2,92 poin tersebut merupakan prestasi nyata yang membanggakan dari kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
PDRB per kapita per tahun yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, ternyata belum diimbangi oleh pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Hal ini tercermin dari angka Rasio Gini DIY yang masih pada kisaran 0,42 sampai dengan 0,43 selama periode tersebut. Demikian pula persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah terlihat cenderung menurun. Pada tahun 2011 golongan penduduk tersebut masih menikmati porsi “kue ekonomi” DIY sekitar 16,46 persen, namun pada tahun-tahun berikutnya bagian “kue ekonomi” untuk golongan ini porsinya turun menjadi 15,67 persen di tahun 2015.
Sementara itu indikator ketimpangan regional yang dilihat dengan menggunakan Indeks Williamson, angka ketimpangannya pada skala moderat namun di tepi atas. Pada tahun 2011, Indeks Williamson sebesar 0,48, sedikit turun menjadi 0,47 di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota di DIY masih terjadi kesenjangan.
Dengan demikian ciri pertumbuhan ekonomi DIY ternyata mampu berperan menekan penurunan kemiskinan dan angka pengangguran. Bahkan ketika pertumbuhan melambat, secara bersamaan angka pengangguran ikut terdorong meningkat. Namun lain halnya dengan kemiskinan karena meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan persentase penduduk miskin masih mampu konsisten semakin menurun. Hal ini dimungkinkan terjadi bahwa dampak melambatnya perekonomian tidak langsung dirasakan pada periode yang bersamaan tetapi jeda pada beberapa periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi juga belum banyak berperan mendorong peluang kesempatan kerja secara merata di sektor-sektor ekonomi. Sementara itu terhadap tren pengurangan angka ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh angka Rasio Gini dan juga angka ketimpangan antarwilayah dengan menggunakan Indeks Wiliamson, naik turunnya capaian pertumbuhan ekonomi tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan pengurangan angka ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antarwilayah. Dengan kondisi demikian maka pertumbuhan ekonomi DIY masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

(Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, dan TPT di DIY, 2011-2015)

Dalam perspektif pengukuran kualitas pertumbuhan ekonomi, selain dengan melihat capaian indikator ekonomi sosial pada bahasan subbab 4.1 tersebut di atas, ukuran kualitas pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari Inklusif Growth Index (IGI). Nilai indeks IGI DIY disajikan selama lima tahun (2011-2015) pada Tabel mencakup besaran penimbang yang digunakan, skor, dan indeks IGI pada setiap sub-dimensi.
Penyajian 5 tahun ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai setiap tahunnya, sekaligus untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing dimensi. Langkah evaluasi ini penting untuk mengetahui dimensi manakah yang mengalami peningkatan antartahun atau sebaliknya. Pada setiap dimensi, selanjutnya dapat dievaluasi menurut sub-dimensi dan indikator-indikator pembentuknya, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.
Secara umum, kualitas pertumbuhan ekonomi DIY telah memuaskan selama lima tahun periode kajian, dan tingkat kepuasan tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tingkat kepuasan sebesar 6,20, naik terus menjadi 6,45 pada tahun 2014 meskipun di tahun 2015 sedikit lebih rendah menjadi 6,35. Makna indeks tersebut merujuk pada pendapat Ali dan Zhuong (2007) tentang konsepsi inclusive growth, yaitu pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan memastikan diakses oleh semua. Peluang ekonomi terwujudkan dengan meningkatnya pertumbuhan sektor tradeable (pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan). Sementara akses masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi terindikasikan bahwa tidak ada jurang kesenjangan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di masyarakat.
Peningkatan kepuasan tahun 2013 relatif tinggi dibanding tahun lainnya, yakni sebesar 1,34 persen dibanding tahun 2012. Hal ini didukung oleh peningkatan kepuasan 7 (tujuh) sub-dimensi, sedangkan sub-dimensi yang perkembangannya mengalami penurunan adalah kesetaraan gender, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sub-dimensi kemiskinan dan ketimpangan pada tahun 2013 juga tumbuh relatif tinggi, yaitu masing-masing 9,32 persen dan 8,47 persen. Sub-dimensi kesetaraan gender, pendidikan dan perlindungan sosial mengalami penurunan kepuasan masing-masing sebesar 0,35 persen, 0,7 persen dan 4,14 persen.
Sementara itu, di tahun 2015 IGI DIY mengalami kontraksi sebesar 1,57 persen. Hal ini lebih diakibatkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi pada 6 (enam) sub-dimensi, yaitu pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja produktif, ketimpangan pendapatan, kesetaraan gender, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena penimbang sub-dimensi pertumbuhan ekonomi paling besar, maka perubahan yang terjadi pada sub-dimensi ini juga berpengaruh besar pada perubahan indeks IGI. Selain itu sub-dimensi pendidikan mengalami pertumbuhan yang stagnan (kurang dari satu persen), yaitu sebesar 0,43 persen. Pertumbuhan yang relatif tinggi pada sub-dimensi infrastruktur ekonomi dan pengurangan kemiskinan tidak mampu menahan laju turunnya kualitas kepuasan pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Penurunan indeks kepuasan paling parah terjadi pada sub-dimensi perlindungan sosial yaitu indeksnya mengalami kontraksi sebesar 18 persen dibanding tahun 2014. Hal ini ternyata disebabkan oleh menurunnya alokasi jumlah rumah tangga penerima raskin dari 46,12 persen di tahun 2014 menjadi hanya 39,96 persen di tahun 2015, dan ini juga berdampak pada rata-rata jumlah raskin yang diterima per bulan oleh rumah tangga juga menurun.
Meskipun IGI DIY tahun 2015 mengalami kontraksi, namun beberapa sub-dimensi mengalami pertumbuhan mengesankan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sub-dimensi kemiskinan, yaitu 13,3 persen. Sub-dimensi infrastruktur ekonomi juga tumbuh di atas 9 persen. Sub-dimensi air dan sanitasi air juga tumbuh positif meskipun hanya 3,6 persen. Untuk mengetahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian kepuasan pada suatu dimensi, perlu dikaji lebih mendalam capaian pada masing-masing sub-dimensi beserta indikator-indikator di dalamnya. Kajian di sini dilakukan pada setiap dimensi dengan berfokus pada perkembangan capaian masing-masing sub-dimensi dan indikator selama periode 2011 sampai dengan 2015.


(Sub-dimensi, Indikator, Nilai Skor, dan Capaian Nilai Pembentuk IGI, 2011-2015)

(Sub-dimensi, Indikator, Nilai Skor, dan Capaian Nilai Pembentuk IGI, 2011-2015)
 (Indeks IGI Provinsi DIY, 2011-2015)

B.     KESIMPULAN
1. Kualitas pertumbuhan ekonomi DIY masih perlu ditingkatkan terutama dalam upaya program pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan dan juga kesenjangan pendapatan antarkabupaten/kota.
2. Pertumbuhan ekonomi relatif selaras dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, kesetaraan gender, kualitas kesehatan, dan kualitas pendidikan, dan kemudahan akses air dan sanitasi. Namun demikian program perlindungan sosial belum menemukan model yang tepat untuk menjangkau sasaran.
3. Pertumbuhan ekonomi DIY memuaskan tetapi belum inklusif. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh belum dibarengi oleh penurunan yang nyata kesenjangan distribusi pendapatan serta belum meratanya distribusi pendapatan antarkabupaten/kota, share pendapatan 60 persen terrendah dari populasi penduduk masih rendah (di bawah 30 persen), belum adanya peningkatan yang signifikan share sektor industri, jasa, dan pertanian, peningkatan share tenaga kerja industri juga belum signifikan, dan share tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga tidak dibayar juga belum menunjukkan peningkatan yang nyata.
4. Pertumbuhan inklusif DIY memuaskan namun masih pada level menengah, sehingga berdasarkan hasil kajian BPS RI tahun 2013 capaian D.I. Yogyakarta ini kurang menggembirakan dengan berada pada posisi terbawah kedua, hanya di atas DKI Jakarta di antara provinsi lain se-Pulau Jawa.
   5. Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya tidak hanya mencapai pertumbuhan yang tinggi tetapi juga bagaimana pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat merata pada seluruh wilayah kabupaten/kota di DIY. Pertumbuhan inklusif semua kabupaten/kota memuaskan namun kurang merata karena IGI yang dicapai pada kisaran angka 5,56-6,70 (tahun 2015).


Sumber :

Kelompok 11 :
1.      Bayu Irawan (21216357)
2.      Ira Murni Agilvi (23216568)
3.      Sahira Almas Tovani (26216766)



PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDIA

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDIA

A.   PENGANTAR
            INDIA adalah sebuah negara di Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu milyar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis dengan luas wilayah 3.287.590 km². Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar KEEMPAT di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan mempunyai kemampuan senjata nuklir.
            India terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. Banglades, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.
            Populasi India diperkirakan sekitar 1.13 milyar jiwa, yang merupakan 1/6 dari penduduk dunia. Populasi India diperkirakan melebihi Tiongkok tahun 2030 dan akan menjadi negara terpadat di dunia. India memiliki lebih dari dua ribu etnis, dan agama-agama utama ada di India. Penduduk India menunjukkan perbedaan yang besar di segi keturunan dan kehidupan kebuayaan mereka. Dipercaya bahwa penduduk asli India berwarna kulit hitam, berpostur pendek dan berhidung lebar. Bahasa di India juga sangat beragam.
            Di India terdapat 18 bahasa resmi yang diakui oleh konstitusi dan terbagi atas dua kelompok besar. Pertama adalah, Indo-Arya yang merupakan cabang dari kelompok bahasa Indo-Eropa dan merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Asia Tengah yang sekarang dikenal dengan India. Kedua, Dravidayang merupakan bahasa asli India Selatan dan dipengaruhi oleh Sanskrit dan Hindi. Di India terdapat 1600 bahasa dan dialek berdasarkan sensus tahun 1991. Bagi kalangan terpelajar di India, bahasa Inggris merupakan bahasa utama, sedangkan bagi sebagian besar masyarakat India lainnya Bahasa Inggris merupakan bahasa kedua setelah bahasa daerah.
New Delhi adalah ibu kotaNegara India, yang mana India terletak di Asia Selatan, yang berbatasan dengan negara Pakistan, Srilangka, Laut Arab, Negara Indonesia dan Negara Bangladesh. India memiliki luas wilayah 3.287.590 Km2 dan tercatat sebagai negara terluas ke tujuh di dunia dan berpenduduk terpadat ke dua di dunia yangberjumlah 1.210.193.422 jiwa yang berdomisli di India. Mayoritas penduduknya beragama Hindu (80,5%) dan sebagiannya beragama islam (13,4%), kristen (2,3%), Sikh (1,9%), Buddha (0,8%), Jainisme (0,4%), Yahudi, Zoroas, dan sebagainya.
B.   SISTEM PEMERINTAHAN INDIA
Sistem pemerintahan di India berbentuk Republik Federal yang Terbagi ke dalam 28 negara bagian. Kepala Negara dipegang oleh Presiden, sedangkan Kepala Pemerintah menjadi tugas Perdana Menteri. Negara india memiliki motto "Satyameva Jayate" yang berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna "hanya kebenaran yang berjaya". India menjadi Salah satu the big four dalam percaturan ekonomi dunia dan India Memiliki kekuatan militer yang tangguh bahkan potensi untuk mengadakan senjata nuklir.
C.   PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDIA
Berbicara mengenai Negara India tentunya tidak asing lagi bagi setiap orang. India memiliki keunikan tersendri, yang mana India identik dengan budaya yang beraneka ragam salah satunya tari-tarian. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tari-tarian yang secara turun temurun sampai saat ini. Tari-tarian dibuktian dengan adanya perflimannya yang menjadi ciri khas dari Negara India tersebut. Dengan adanya nyanyian dan tari-tarian membuat dunia perfilman di India berkembang pesat dan tentunya tidak jauh dari kisah cinta yang romantis.
Negara India termasuk negara yang maju dibanding Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kemajuan teknologi dan sumber daya manusia baik dibidang ekonomi, kesehatan maupun pertanian. Yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat India yang begitu padatnya. Meskipun dengan penduduk yang begitu banyak, pemerintah pusat maupun negara bagian memiliki peran penting sebagai regulator dan perencana. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat India terjamin.
Pertumbuhan ekonomi di India terbilang tercepat hal ini karena Sejak 1997, pertumbuhan ekonomi India rata-rata mencapai lebih dari 7% sehingga angka kemiskinan berkurang sekitar 10%. India meraih pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 9,6% pada 2006, 9,0% pada 2007, dan 6,6% pada 2008.Berdasarkan data IMF, pertumbuhan ekonomi India meningkat secara signifikan beberapa tahun terakhir. Kini, India adalah negara dengan PDB terbesar ke-11 di dunia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada dekade ini disinyalir terjadi sebesar 5,8%. Hal ini membuat India menganut sistem pasar bebas dengan menekankan perdagangan luar negeri dan investasi dari luar negeri.
Para pengamat ekonomi di India saat itu memprediksi pertumbuhan di tahun fiskal yang jatuh pada akhir Maret 2009 akan terjadi pertumbuhan PDB dikisaran 8,5% sampai dengan 9%. Namun hal ini berbeda dari kenyataannya yang hanya mencapai angka 7% disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi India akibat krisis keuangan.
Salah satu negara yang menjadi mitra perdagangan utama India adalah 
Amerika Serikat. Nilai total perdagangan bilateral antar India dan Amerika di tahun 2008 sudah mencapai angka $50 milyar. Saat itu Amerika Serikat mengekspor peralatan laboratorium kesehatan, pesawat dan suku cadangnya, mesin – mesin canggih, besi tua, perangkat komputer, dan sebagainya. Sebaliknya, India banyak mengekspor berbagai macam hasil tekstik, hasil pertanian, logam mulia dan permata, bahan kimia, dan lain sebagainya ke Amerika Serikat.
            Saat itu pun ekonomi India semakin tumbuh dan terdorong pesat berkat peningkatan pada sektor perangkat lunak yang sangat membantu memodernisasi perekonomian di India. Sebagai contoh perangkat komputer pribadi mencapai angka 14 dalam 1000 orang. Dan di tahun 2010 penggunaan perangkat telpon selular mencapai angka 300 juta pengguna.
            Sedangkan di tahun 2009, Produk Domestik Bruto India mencapai nilai $1200 Triliun lebih yang menjadikan ekonomi India saat itu menjadi negara dengan ekonomi terbesar urutan ke – 11 dunia. Namun, apabila paritas daya beli yang menjadi indikator, maka ekonomi India justru berada di urutan ke – 4 terbesar di dunia, yaitu berada pada angka $3.560 T. Dengan tercapainya pertumbuhan PDB rata – rata India di angka 5,8% dalam 2 dawasarwa terakhir menjadikan India termasuk negara yang perekonomiannya tumbuh dengan sangat cepat.
D.   SEKTOR PENDUKUNG PEREKONOMIAN INDIA
Adapun sektor-sektoryang mendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi negara India yaitu jasa, sektor industri dan sektor pertanian. Sektor-sektor tersebut memiliki peranan yang amat pentimg dalam peningkatan ekonomi tersebut. Dengan adanya kualitas tentunya India mampu akan menerobos masuk di negara-negara lainnya. Hal ini bisa dibuktikan dari salah satu sumber yang mana India akan mengusur Amerika Serikat, yang mana india di sebut sebagai ahli di bidang teknologi informasi sehingga adanya perusahaan asal india yang beroperasi di Amerika dan tentunya adanya sumber daya manusia yang berimigrasi ke Amerika. Hal ini membuka peluang amat besar bagi India sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan India di sebut sebagai salah satu negara yang harus diwaspadai karena merupakan raksasa ekonomi dunia mengantikan posisi Amerika.
Selain sektor-sektor yang di atas ternyata pariwisata dan otomatif juga memilik peranan amat penting dalam pertumbuhan ekonomi India. India memiliki tempat pariwisata yang cukup menarik dan mampu menghasilkan devisa bagi ekonomi India. Salah satu tempat wisata india yang terkenal yaitu Taj Mahal. Kemudian salah satu perusahaan otomotif yang mampu mendongkrak perekomonian india yaitu perusahaan TVS motor.
E.   TABEL DAN GRAFIK PDB DI INDIA                     













(Sumber : http://id.tradingeconomics.com/india/gdp)


(Sumber : http://id.tradingeconomics.com/india/gdp)

Sumber :

Kelompok 11 :
1.      Bayu Irawan (21216357)
2.      Ira Murni Agilvi (23216568)
3.      Sahira Almas Tovani (26216766)